Desa Kecamatan Angsana

No.

	Kode POS	Desa, Kelurahan	Kecamatan, Distrik	DT2 Kota, Kabupaten
				DT2	Kota, Kabupaten
1	Kode POS 42277	Angsana	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
2	Kode POS 42277	Cikayas	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
3	Kode POS 42277	Cipinang	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
4	Kode POS 42277	Kadubadak	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
5	Kode POS 42277	Karangsari	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
6	Kode POS 42277	Kramatmanik	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
7	Kode POS 42277	Padaherang	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
8	Kode POS 42277	Padamulya	Angsana	Kabupaten	Pandeglang
9	Kode POS 42277	Sumurlaban	Angsana	Kabupaten	Pandeglang

News 080317c

Rabu, 8 Maret 2017, 12:51

Urus Paspor Umrah dan Haji Khusus Harus Ada Rekomendasi Kankemenag

Jakarta (Kemenag) --- Ada aturan baru dalam pengurusan paspor bagi calon jemaah umrah dan haji khusus. Kini, saat akan mengurus paspor di Kantor Imigrasi, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota.
"Rekomendasi tersebut adalah persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi dan Kankemenag Kab/Kota sudah siap memberikan layanan rekomendasi mulai hari ini. Namun, rekomendasi hanya akan diberikan kepada calon jemaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama," demikian penegasan Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis di Jakarta, Rabu (08/03).
Menurut Yanis, pemberlakukan rekomendasi ini adalah salah satu hasil keputusan pertemuan lintas kementerian dan badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan itu membahas maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini.

News 080317b

Rabu, 8 Maret 2017, 18:09

Kemenag dan Pemprov DKI Segera Serah Terima RS Haji

Jakarta (Kemenag) --- Setelah melalui proses panjang, serah terima asset Rumah Sakit Haji Pondok Gede dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Agama sudah mendekati final. Kepala Biro Umum Syafrizal berharap proses serah terima itu sudah bisa dilakukan sebelum berakhirnya bulan Maret 2017.
"Saat ini dikumen serah terima sudah diparaf oleh Biro Hukum Pemerinta Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah di bulan Maret ini sudah serah terima," ujar Syafrizal di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (08/03).
Selasa kemarin, selaku Kepala Biro Umum, Syafrizal mendapat tugas mewakili Sekjen Kemenag untuk mendiskusikan proses penyelesaian serah terima bersama Asisten Kesra Fatahillah dan Ketua BPKD DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dokumen serah terima sudah diparaf Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.
"Saat ini dokumen serah terimanya sedang ditelaah ulang oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), karena terkait kepemilikan saham. Bapak Fatahillah berjanji dalam dua hari ini proses di BPKD selesai," ujarnya.

News 080317a

Rabu, 8 Maret 2017, 18:40

RS Haji Pondok Gede Segera Jadi BLU

Jakarta (Kemenag) --- Menag Lukman Hakim Saifuddin menyambut baik rencana penyerahan Rumah Sakit Haji Pondok Gede Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta kepada Kementerian Agama setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Menag ketika menerima kunjungan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Rabu (08/03) di kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Menurut Menag, sudah ada komitmen dari Pemprov DKI untuk menyerahkan saham tersebut kepada Kementerian Agama sesuai dengan putusan pengadilan, namun perlu dikukuhkan dalam RUPS.
Kepala Biro Hukum dan KLN Gunaryo yang mendampingi Menag, dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa RUPS mendatang agendanya adalah penyerahan hibah saham dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kemenag. Selain itu, juga direncanakan akan dilakukan pembubaran PT karena menurutnya saat ini tidak memungkinkan lagi rumah sakit milik pemerintah berbentuk Perseroan Terbatas.
Gunaryo menambahkan bahwa yang paling memungkinkan adalah Rumah Sakit Haji Pondok Gede diserahkan kepada perguruan tinggi agar menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Meski nanti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang muncul akibat pendirian BLU tersebut.

News 080317

Rabu, 8 Maret 2017, 19:00

DWP Kemenag Isi Hari Perempuan Internasional Dengan Pengajian

Jakarta (Kemenag) --- Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberi makna pada peringatannya, antara lain dengan menggelar pengajian sebagaimana yang dilakukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama.
Pengajian ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin DWP Kemenag. Namun demikian, kesempatan ini kali dilakukan bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional. Pengajian yang digelar di Rumah Dinas Menteri Agama Kebayoran Baru Jakarta dihadiri hampir seluruh pengurus DWP Kementerian Agama.
"Anggota Dharma Wanita Kemenag RI, harus menjadi perempuan tangguh, mandiri, serta agen perubahan yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya," ujar Penasihat DWP Kemenag Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (08/03).
Pengajian rutin bulanan ini dilakukan DWP Kemenag dalam rangka pembinaan mental dan spiritual anggota. Tujuannya, agar mereka wanita yang bertakwa, berkepribadian, serta berbudi pekerti luhur. Menurut Trisna Willy, keluhuran budi pekerti perempuan yang mampu menjadi penyemangat bagi suami dan teladan bagi anak-anak.